www.Kabarkilas.web,id, Batanghari-Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) bantuan pemerintah di wilayah Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari,Jambi kini menuai sorotan warga setempat. Sejumlah masyarakat mempertanyakan kejelasan tata kelola bantuan tersebut yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menyalahi aturan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah tersebut.
Berdasarkan keluhan yang disampaikan beberapa masyarakat mengatakan durian.Alsintan yang seharusnya diprioritaskan untuk mengolah lahan milik kelompok penerima bantuan (seperti BPP/Kelompok Tani) justru disinyalir terbengkalai pada lahan kelompok itu sendiri. Namun sebaliknya, unit alsintan tersebut disewakan atau dipergunakan untuk mengambil upahan di luar kepentingan kelompok demi keuntungan pihak tertentu.
“Kami meminta kepada pihak Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (PPP) Kabupaten Batanghari untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat dan audit menyeluruh terhadap desa-desa penerima bantuan alat tersebut.
“Seharusnya alat bantuan digunakan untuk kepentingan kelompok penerima itu sendiri. Kalau lahan kelompoknya saja tidak digarap tetapi alatnya malah dipake ambil upahan pribadi, lebih baik dinas menarik kembali alsintan tersebut. Serahkan kepada kelompok tani lain yang benar-benar membutuhkan dan niat menggarap lahannya”,Ujar salah satu perwakilan warga setempat.
Pemanfaatan bantuan alat dan mesin pertanian sebenarnya telah memiliki regulasi baku yang jelas. Mengutip ketentuan resmi pengelolaan aset bantuan pertanian (termasuk pedoman teknis pengelolaan alsintan)
Status Aset: Alsintan bantuan pemerintah merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang dititipkan untuk dikelola oleh kelompok (Poktan/Gapoktan/UPJA), bukan merupakan hak milik pribadi pengurus maupun perorangan.
Prioritas Utama: Penggunaan alsintan wajib mengutamakan dan memprioritaskan lahan milik anggota kelompok penerima bantuan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan ke tempat lain.
Ketentuan Sewa/Upahan: Penggunaan alsintan untuk mencari upahan atau disewakan kepada pihak luar pada dasarnya dilarang jika dilakukan secara ilegal untuk kepentingan pribadi.
Tata Kelola Kas Kelompok: Sewa/upahan hanya diperbolehkan jika dikelola secara resmi melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) atau kelembagaan kelompok, di mana seluruh hasilnya wajib masuk ke kas kelompok untuk biaya operasional, perawatan, dan perbaikan alat.
Mendorong Edukasi dan Transparansi Persoalan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan edukasi tata kelola alsintan di tingkat tapak.
Dinas PPP Kabupaten Batanghari diharapkan tidak hanya melakukan langkah audit dan pembenahan tata kelola, tetapi juga memberikan pembinaan berkelanjutan agar penerima manfaat memahami aturan main pengelolaan aset negara.
Langkah tegas dari dinas terkait sangat ditunggu oleh masyarakat demi terwujudnya transparansi, keadilan distribusi bantuan, serta tercapainya efisiensi dan ketahanan pangan di Kabupaten Batanghari.(Red)







