www.Kabarkilas.web.id,Batang Hari-Keresahan dan kegelisahan tengah menyelimuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta aparatur pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari, Provinsi Jambi. Pasalnya, hingga saat ini pencairan Gaji ke-13 dan THR bagi para aparatur sipil negara belum juga terealisasi dan tak tahu kapan akan dibayarkan.Kondisi ini diperparah oleh menunggaknya pembayaran penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa yang dilaporkan sudah memasuki bulan kedelapan namun belum ada nampaknya ada pembayaran.
Keterlambatan tersebut yang memakan waktu sudah cukup begitu lama tak ayal memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan pegawai maupun masyarakat luas terkait efektivitas dan kesehatan pengelolaan keuangan daerah khusus nya di wilayah kabupaten Batang Hari.
Gaji ke-13 dan THR yang merupakan salah satu hak PNS yang umumnya digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan mendesak terutama biaya pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan pokok keluarga.apa lagi pada saat itu THR yang dibutuhkan untuk hari lebaran namun sampai saat ini belum cair.hak tersebut memaksa sejumlah PNS harus memutar otak untuk menutupi kebutuhan operasional mereka sehari-hari.
Sementara itu, kondisi yang tak kalah memprihatinkan nya lagi yang dialami oleh para perangkat desa se-kabupaten Batanghari.Menunggaknya gaji hingga 8 bulan dinilai sangat memberatkan kelangsungan hidup mereka yang bergantung pada penghasilan tetap tersebut.
PNS: Kepastian tanggal pencairan Gaji ke-13 yang dinantikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan pendidikan anak dan THR pada saat mau lebaran juga tak kunjungan ada kepastian,padahal dana tersebut sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat.
Perangkat Desa: Kepastian pembayaran Siltap/gaji yang tertunggak hingga rentang waktu 8 bulan.
Pelayanan Publik: Khawatir berpotensi menurunkan efektivitas serta kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah maupun desa jika tidak segera ditangani.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang memerinci secara detail penyebab teknis maupun kendala administratif terkait keterlambatan penyaluran anggaran tersebut dari pihak Pemkab Batanghari.
Masyarakat dan para pegawai berharap Pemkab Batanghari segera memberikan klarifikasi terbuka serta langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini.
Transparansi dan percepatan proses penyerapan anggaran menjadi kunci utama agar roda pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Batanghari dapat kembali berjalan optimal tanpa menyisakan beban finansial bagi para pegawainya.(M)






