Www Kabarkilas.web.id-Kepi dan Jakarta – Sumber dari Natalis Imanuel mengatakan” Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan pada 9 November 2026 dilanda dua gelombang protes besar secara bersamaan. Jika sebelumnya Perwakilan Rakyat Papua di Jakarta menggugat dugaan rekayasa proyek fiktif ke KPK, kini giliran internal birokrasi yang bersuara.
Sumber dari Natalis Imanuel menegaskan bahwa.Suara Bersama ASN dan Pegawai Kabupaten Mappi, mengeluarkan pernyataan sikap keras dengan tema: Kembalikan Wibawa ASN Mappi, Tolak Hukuman Fisik dan Militeristik di Lingkungan Birokrasi.
Sumber dari Natalis Imanuel menjelaskan, Perwakilan Rakyat Papua di Jakarta menegaskan bahwa melihat kondisi realita Kabupaten Mappi yang sangat tertinggal dari segi infrastruktur, tindakan merekayasa proyek adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa terhadap rakyat Papua Selatan.
Oleh karena itu, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung RI, dan Mabes Polri untuk segera membentuk Tim Khusus pencari fakta guna memeriksa seluruh oknum pejabat, Pejabat Pembuat Komitmen, serta kontraktor yang terlibat dalam proyek rekayasa tersebut.
Mereka juga meminta BPK RI dan BPKP untuk melakukan Audit Investigatif Khusus terhadap realisasi APBD Kabupaten Mappi. Selain itu, mendesak Pj Bupati Mappi untuk bersikap transparan, membuka dokumen kontrak proyek-proyek tersebut ke publik, dan menindak tegas ASN yang terlibat.
Perwakilan Rakyat Papua menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas di Jakarta dan tidak akan mundur selangkah pun sampai para pelaku ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai undang-undang tindak pidana korupsi.
“Papua Selatan harus maju, uang rakyat Mappi harus kembali ke rakyat Mappi!” ujar Natalis Imanuel.
Sumber dari Natalis Imanuel juga mengatakan, pada hari ini Senin 9 November 2026 di Kepi, Persatuan Pegawai dan ASN serta Non-ASN di lingkungan Pemkab Mappi menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden pemberian hukuman fisik berupa jungkir balik layaknya latihan militer yang dialami rekan-rekan pegawai baru-baru ini.
Mereka menegaskan, pegawai adalah pelayan publik, bukan personel militer. Hukum kedisiplinan PNS telah diatur tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sanksinya hanya administratif, mulai dari teguran tertulis, pemotongan tunjangan, hingga penurunan jabatan. Tidak ada satu pasal pun yang melegalkan hukuman fisik jungkir balik di depan umum.
Penerapan metode di luar aturan formal ini dinilai melanggar hukum administrasi negara dan menciptakan iklim kerja penuh ketakutan, bukan profesionalisme.
Melalui rilis ini, para pegawai meminta agar segala bentuk hukuman fisik non-prosedural yang tidak memiliki dasar hukum di Perbup maupun Permendagri segera dihentikan. Mereka juga meminta agar penegakan disiplin dikembalikan pada jalur regulasi tertulis melalui sanksi administratif dan evaluasi tupoksi, serta mewujudkan lingkungan kerja yang humanis, profesional, dan bermartabat.
“Mari bersama-sama kita teman-teman PNS di Kabupaten Mappi berkolaborasi melawan tindakan anarkis dan maladministrasi diktator otoriter yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mappi Cristosimus Yohanes Agawemu Rito terhadap kalian. Jangan diam!” tegas sumber dari Natalis Imanuel.
Dua gerakan ini menunjukkan bahwa krisis di Mappi sudah menyentuh dua level sekaligus, yaitu krisis keuangan negara dan krisis kemanusiaan birokrasi.
Kepi – Jakarta, 9 November 2026 Perwakilan Rakyat Papua & Suara Bersama ASN Kabupaten Mappi
Tembusan:Mendagri, BKN, KemenpanRB, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Tinggi Jayapura, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Mappi, Seluruh PNS di Mappi.
(Tim/Redaksi – Sumber: Natalis Imanuel)







