Www.Kabarkilas.web.id -Batang Hari- Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU Kabupaten Batang Hari, kembali mencuat. Kali ini sorotan mengarah ke armada truk angkut brondol sawit yang disebut milik berinisial Akiang
Berdasarkan informasi warga dan dokumentasi yang diterima redaksi, armada yang kerap disebut mobil KT itu hampir setiap hari terlihat antre mengisi solar subsidi di SPBU Pal 5 Tembesi. Aktivitasnya bahkan diduga menjadi penyebab kemacetan panjang pada pagi hingga siang hari, sekitar pukul 14.00 WIB.
“Iyo mobil KT tu yang bebas di Pal 5 Tembesi ngisi solar subsidi. Kalau
nak nengok nyo, pagi dan siang jam 2-an adolah muat macet di Pal 5 tu,” ungkap seorang warga kepada media ini, Jumat (13/11/2026).
Tak hanya dikaitkan dengan Joni N, muncul informasi lain di lapangan. Ada warga yang mengatakan armada KT tersebut diduga milik seseorang berinisial “AKG” yang melansir minyak tersebut untuk operasional.
Warga menegaskan, mobil-mobil tersebut merupakan mobil operasional perusahaan untuk mengangkut buah brondol sawit dari kebun ke pabrik, bukan kendaraan pribadi masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.
“Iya bang, itu mobilnya Pak Joni semua. Mobil PT. Sehari bisa dua kali bolak-balik isi di POM. Padahal mobil PT kan harusnya pakai solar industri dan mempunyai pom sendiri, bukan solar subsidi untuk rakyat kecil,” ujar warga lain yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Pertanyaan besar warga adalah dari mana para sopir mobil KT tersebut mendapatkan barcode subsidi MyPertamina. Pasalnya, untuk mendapatkan barcode, kendaraan harus terverifikasi sebagai kendaraan yang berhak menerima subsidi.
Aturan pemerintah sudah jelas. Dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 jo Perpres Nomor 117 Tahun 2021 Pasal 3, kendaraan untuk kegiatan usaha perkebunan dan pertambangan tidak termasuk yang berhak mendapatkan solar subsidi. Surat Edaran BPH Migas dan Pertamina juga menegaskan, kendaraan plat hitam yang dipakai untuk niaga atau milik perusahaan dengan tonase besar wajib menggunakan BBM non-subsidi jenis Dexlite atau Pertamina Dex dan memiliki tangki timbun sendiri.
Praktik tersebut dinilai merugikan negara dan masyarakat kecil. Solar subsidi yang seharusnya untuk petani, nelayan, dan angkutan umum diduga dipakai untuk menekan biaya operasional perusahaan.
Sesuai Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, Joni N dan pihak berinisial AKG yang disebutkan warga belum berhasil dikonfirmasi.(Red)







