Oplus_131072

Www.KABARKILAS.WEB.ID,BATANG HARI-Berita ini di lansir dari media Arusdaerah.com. Rencana keberangkatan Kepala Desa dan BPD Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari ke Yogyakarta untuk Bimtek Desa Digital pada Rabu besok menuai polemik. Kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) itu disinyalir jadi ladang keuntungan oknum panitia.

Berdasarkan informasi di lapangan, memang sempat digelar Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membentuk kepanitiaan melalui BKAD. Anehnya, nahkoda BKAD tersebut dari tahun ke tahun selalu dikuasai oleh Sekdes Tebing Tinggi.

Oknum Sekdes itu diduga kuat sengaja mengusulkan paket Bimtek ke Yogyakarta dalam setiap pembahasan BKBK agar bisa dikelola sendiri oleh kelompoknya.

“Tupoksi dia itu apa? Dia kan cuma Sekdes, kenapa dia yang jadi pengelola kegiatan BKBK? Keuntungan dari kegiatan ini lari ke siapa?” ungkap narasumber warga Pemayung kepada media ini, Senin (18/10/2026).

Kejanggalan lain terlihat dari RAB yang dipatok panitia. Untuk Bimtek di Kantor Camat saja dikenakan biaya Rp 5 Juta per orang. Padahal kegiatannya tidak menginap, hanya di aula Kantor Camat, besoknya peserta berangkat ke bandara dengan biaya sendiri.

“Bayangkan, narasumber lokal, kegiatan cuma di Kantor Camat, paling cuma habis untuk makan dan snack. Tapi dipatok Rp 5 juta, ini tidak masuk akal,” tegas sumber.

Belum lagi pos transportasi yang dipatok Rp 5 Juta per orang, sehingga total pungutan menjadi Rp 10 Juta per orang. Padahal jika dihitung tiket pesawat PP Jambi – Yogya paling mahal hanya Rp 4 Juta, berarti masih ada sisa Rp 1 Juta.

“Hotel di Yogya bintang 3, harga kamar 400 ribu per malam dibagi dua orang, berarti 200 ribu per orang. Menginap 4 malam, kunjungan lapangan cuma sekali, sisanya cuma jalan-jalan,” jelasnya.

Jika dirinci, biaya riil Bimtek hanya sekitar Rp 2 Juta. Ditambah pesawat dan hotel, total pengeluaran paling banyak Rp 6,5 Juta sampai Rp 7 Juta dari pungutan Rp 10 Juta per orang.

“Kalau dihitung-hitung, dari Rp 10 juta itu kepakai paling Rp 6,5 sampai 7 juta. Lebihnya yang Rp 3 juta kemana? Apakah dibagi-bagi oleh panitia Sekdes CS? Padahal dia Sekdes, bukan EO resmi yang berhak ambil untung,” bebernya.

Mirisnya lagi, peserta Bimtek ini adalah seluruh Kades dan BPD dari 18 Desa di Pemayung. Sementara banyak Desa saat ini dijabat oleh Pj Kades dari orang Kecamatan, seperti Sekcam dan para Kasi.

“Kebayang dak, seminggu ini kantor banyak yang kosong. Kantor Camat kosong, Kantor Desa kosong, karena Kades, BPD dan panitianya si Sekdes itu pergi semua ke Yogya,” keluhnya dengan logat Jambi.

Secara aturan, BKAD hanya wadah kerja sama antar desa, bukan sebagai EO yang mencari keuntungan dari Bimtek. Pengelolaan oleh Sekdes jelas menyalahi prinsip pengelolaan keuangan desa.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Sekdes Tebing Tinggi membenarkan kegiatan tersebut. “Benar, ini Desa Digital dan tidak pakai EO,” jawabnya singkat.

Hingga berita ini dilansir, Ketua BKAD Kecamatan Pemayung belum berhasil dimintai keterangannya terkait dugaan mark-up tersebut.

Masyarakat kini meminta Inspektorat Batang Hari dan Kejaksaan Negeri Batang Hari untuk segera turun dan audit penggunaan Dana BKBK di Kecamatan Pemayung. (Md)

Berita ini di lansir dari media Arusdaerah.com