
www.Kabarkilas.web.id,Batanghari penguna jalan lintas sudah resah dangan banyaknya penumpukan puluhan truk yang diduga melakukan aktivitas pelang siran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 24.366.45 Sei Buluh Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari,Jambi.Yang Diduga tempat sarangnya Mafia Pelesir BBM
Dari informasi yang didapatkan “Antrean panjang armada truk pelangsir ini dinilai memonopoli jatah BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite, sehingga kerap menyebabkan kelangkaan serta kemacetan di area sekitar stasiun pengisian pom tersebut. Masyarakat umum yang membutuhkan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dan usaha kecil terpaksa harus menunggu ber jam-jam atau bahkan sering kali kehabisan stok bbm yang mereka tunggu.
Setiap hari antrean truk pelangsir terus menumpuk di SPBU Sei Buluh. Masyarakat biasa yang benar-benar butuh minyak subsidi justru kesulitan dapat bagian. Kondisi ini sudah sangat meresahkan”,Kata salah seorang warga pengguna jalan di Muara Bulian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan,ke leluasanya para pelangsir BBM jenis solar tersebut terus beroperasi tampa adanya hambatan ,Hal tersebut diduga tak lepas dari adanya kongkalikong antara oknum operator SPBU dengan jaringan mafia BBM bersubsidi ataupun oknum yang tak bertanggung jawab.
Muncul dugaan bahwa para pelangsir memberikan uang setoran khusus kepada oknum operator atau oknum tertentu agar dapat melakukan pengisian berulang kali melebihi kuota yang sewajarnya.
Praktik tersebut disinyalir telah berlangsung sangat lama tanpa ada pengawasan ketat dari pihak pengelola SPBU atau juga sengaja dibiarkan sehingga memicu kemarahan Masyarakat yang merasa hak BBM yang seharusnya milik dia diserobot oleh oknum pencari keuntungan ilegal tampa mementingkan yang lain.
Masyarakat pengguna BBM bersubsidi meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya jajaran Polres Batanghari, untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan penindakan tegas di lokasi SPBU 24.366.45 Sei Buluh dan memberikan tindakan yang tegas.
Masyarakat juga sangat berharap kepolisian tidak hanya menertibkan atau menindak para pengemudi truk pelangsir di lapangan, tetapi juga mengusut tuntas oknum operator SPBU dan juga pihak pengelolanya serta aktor intelektual atau mafia yang bermain di balik rantai distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Secara hukum, penyalahgunaan BBM bersubsidi melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja). Pihak Pertamina dan kepolisian diharapkan dapat bersinergi memberikan sanksi berat, mulai dari proses pidana hingga pembekuan izin operasional SPBU jika terbukti melakukan pembiaran atau keterlibatan secara sistematis.(**)






